BANDAR LAMPUNG, veritasnews.id – Persoalan rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak tidak hanya dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, tetapi juga kemudahan layanan yang diberikan pemerintah. Isu tersebut menjadi salah satu sorotan dalam Sarasehan Jilid II bertajuk “Pajak Digali, Pajak Dikepul, Lalu?” yang digelar Sekretariat Bersama (Sekber) tiga konstituen Dewan Pers di Lampung, yakni AMSI, SMSI, dan JMSI, di Gedung Perpustakaan Daerah Lampung, Rabu (10/6/2026).

Forum yang menghadirkan unsur pemerintah, akademisi, dan kepolisian itu membahas tantangan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak yang selama ini menjadi salah satu sumber utama penerimaan daerah.

Ketua SMSI Lampung, Donny Irawan, menilai upaya meningkatkan pendapatan pajak tidak cukup hanya dengan memperluas objek pajak atau melakukan penagihan yang lebih intensif. Menurutnya, pemerintah juga perlu membenahi sistem pelayanan agar masyarakat tidak merasa terbebani saat memenuhi kewajibannya.

Ia mencontohkan proses pembayaran pajak yang masih dianggap memakan waktu dan kurang praktis. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang membuat sebagian masyarakat menunda bahkan enggan membayar pajak tepat waktu.

“Kalau membayar pajak bisa semudah melakukan transaksi sehari-hari, tentu akan lebih mendorong masyarakat untuk taat pajak. Kemudahan layanan harus menjadi perhatian bersama,” ujar Donny.

Pandangan serupa juga disampaikan Ketua AMSI Lampung, Hendri. Ia menilai masih banyak potensi penerimaan pajak daerah yang belum tergarap optimal. Karena itu, diperlukan terobosan baru agar target pendapatan daerah dapat tercapai tanpa menambah beban masyarakat.

Menurut Hendri, peningkatan PAD tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga membutuhkan sistem yang mampu menciptakan kenyamanan bagi wajib pajak.

Sementara itu, Ketua JMSI Lampung Ahmad Novriwan mengatakan sarasehan tersebut digelar sebagai ruang diskusi untuk menghimpun berbagai gagasan yang dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

“Kami ingin mendorong lahirnya solusi yang realistis dan bisa diterapkan untuk meningkatkan penerimaan daerah, terutama dari sektor pajak,” katanya.

Dalam diskusi tersebut, sejumlah narasumber dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung, kepolisian, dan kalangan akademisi turut menyampaikan pandangan terkait strategi peningkatan pendapatan daerah, efektivitas pelayanan perpajakan, serta pentingnya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak.

Sarasehan tersebut juga menyoroti perlunya transformasi layanan perpajakan berbasis digital yang lebih cepat, sederhana, dan mudah diakses masyarakat. Dengan sistem yang semakin efisien, diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat sehingga berdampak langsung terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Lampung.

Melalui forum ini, Sekber AMSI, SMSI, dan JMSI berharap pembahasan mengenai pajak tidak hanya berfokus pada target penerimaan, tetapi juga pada upaya menciptakan pelayanan yang lebih ramah dan efektif bagi masyarakat sebagai wajib pajak. (Red)