BANDAR LAMPUNG, veritasnews.id — Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat langkah antisipasi terhadap ancaman perubahan iklim dan fenomena El Nino yang diperkirakan berdampak pada sektor pertanian pada 2026 mendatang.
Fokus utama yang kini dipercepat yakni pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pengairan untuk menjaga stabilitas produksi pangan serta mengurangi risiko gagal panen akibat kekeringan.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (KPTPH) Provinsi Lampung, Elvira Umihanni, mengatakan penguatan sistem irigasi menjadi prioritas daerah sesuai arahan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam menjaga ketahanan pangan daerah.
Menurut Elvira, tantangan terbesar pertanian Lampung saat ini masih berkaitan dengan tata kelola sumber daya air yang belum optimal, baik saat musim hujan maupun musim kemarau.
“Ketika musim hujan, masih banyak wilayah pertanian terdampak genangan karena minimnya embung dan sistem drainase yang belum maksimal. Sebaliknya saat kemarau, lahan pertanian rentan mengalami kekeringan, terutama jika El Nino terjadi,” ujarnya.
Sebagai upaya mitigasi, Pemprov Lampung bersama Kementerian Pertanian RI menyiapkan sejumlah program strategis pada tahun anggaran 2026, di antaranya pembangunan lebih dari 1.200 unit irigasi perpompaan yang akan tersebar di kabupaten/kota se-Lampung.
Selain itu, pemerintah juga mendorong pembangunan irigasi perpipaan, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, serta pembangunan sarana konservasi air untuk mendukung kebutuhan pengairan lahan pertanian.
Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan indeks pertanaman, menjaga produktivitas pertanian, serta menekan potensi gagal panen di tengah ancaman musim kemarau panjang.
Pemprov Lampung juga menyambut dukungan pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan konektivitas jalan daerah dan jaringan irigasi yang membuka peluang percepatan rehabilitasi saluran irigasi primer maupun sekunder.
Di sisi lain, Elvira mengakui masih terdapat kendala administratif dalam pengajuan program pembangunan infrastruktur pertanian, khususnya terkait penyusunan dokumen teknis seperti Detailed Engineering Design (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Karena itu, pihaknya berharap ada dukungan pelatihan teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) bagi penyuluh pertanian dan aparatur daerah agar proses percepatan pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih efektif.
Selain penguatan infrastruktur, Pemprov Lampung juga menekankan pentingnya menjaga koordinasi antara pemerintah daerah dan para penyuluh pertanian guna memastikan pendampingan kepada petani tetap berjalan optimal.
“Sinergi antara pemerintah daerah, penyuluh, dan petani menjadi faktor penting agar program penguatan ketahanan pangan dapat berjalan maksimal dan berkelanjutan,” kata Elvira. (Red)
