PESISIR BARAT, Veritasnews.id (SMSI) – Sejumlah UMKM lokal mengeluhkan SPPG Pesisir Barat yang mereka sebut masih mengambil bahan pangan dari luar daerah.
Wakil Ketua Bidang Media dan Komunikasi Pemuda Muhammadiyah Lampung, Salda Andala, menyampaikan keluhan tersebut pada Jumat, 28 Agustus 2026.
Salda mengatakan kondisi tersebut mengurangi peluang UMKM Pesisir Barat memasok kebutuhan bahan pangan untuk program SPPG.
“Yang diutamakan harus lokal untuk menghidupkan UMKM lokal, bukan mengambil dari luar daerah seperti di Lampung Barat,” kata Salda.
Menurut Salda, sejumlah pelaku UMKM mengaku kesulitan memasok bahan pangan kepada SPPG yang beroperasi di Pesisir Barat.
Ia menyebut beberapa SPPG justru mengambil bahan pangan dari Kabupaten Lampung Barat untuk memenuhi kebutuhan operasional.
“Beberapa pelaku UMKM mengeluhkan karena bahan pangan mereka tidak bisa menyuplai ke SPPG,” ujarnya.
Salda menyebut pelaku usaha menerima informasi bahwa sejumlah SPPG mengambil tahu, tempe, dan bahan pangan lainnya dari Lampung Barat.
“Saya sudah mengantongi beberapa SPPG di Pesisir Barat yang mengambil bahan pangan dari Lampung Barat,” katanya.
Salda menilai pola pengadaan tersebut perlu mendapat perhatian karena SPPG seharusnya ikut menggerakkan perekonomian masyarakat setempat.
Menurutnya, keterlibatan UMKM lokal dapat memperluas manfaat ekonomi program pemenuhan gizi bagi masyarakat Pesisir Barat.
“Jika hal ini terus dibiarkan, para oknum SPPG secara tidak langsung mematikan ekonomi lokal,” tegasnya.
Salda juga meminta pengelola SPPG memperhatikan ketentuan pengadaan bahan pangan sesuai aturan yang berlaku.
Ia menilai pengadaan perlu mempertimbangkan harga acuan pemerintah serta harga pasar lokal yang wajar.
Selain harga, Salda meminta pengelola memastikan bahan pangan memenuhi standar kesegaran, kebersihan, dan keamanan konsumsi.
Ia juga menyoroti penggunaan bahan bersubsidi untuk kebutuhan operasional SPPG, seperti LPG 3 kilogram, beras SPHP, dan minyak goreng.
Salda mengatakan pihaknya akan berkonsultasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait persoalan pengadaan bahan pangan tersebut.
“Dalam waktu dekat saya akan berkonsultasi dan membuat laporan ke BGN tentang fenomena ini,” ujarnya.
Salda menduga persoalan serupa tidak hanya terjadi di Pesisir Barat, tetapi juga berpotensi muncul pada daerah lainnya.
Ia berharap BGN mengevaluasi mekanisme pengadaan SPPG agar program tersebut sekaligus memberikan manfaat bagi UMKM lokal. (Red)
