BANDAR LAMPUNG, veritasnews.id – Pemerintah Provinsi Lampung menempatkan penguatan ekonomi desa dan sektor pertanian sebagai fokus utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2026 untuk penyusunan RKPD 2027.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan, struktur ekonomi daerah masih sangat bergantung pada sektor pertanian yang menopang sekitar sepertiga PDRB dan menjadi sumber penghidupan jutaan warga.

Namun, ia menilai sistem yang berjalan selama ini belum sepenuhnya berpihak kepada petani. Fluktuasi harga dan panjangnya rantai distribusi membuat pendapatan petani relatif rendah, bahkan sebelumnya hanya berkisar Rp1–1,8 juta per bulan untuk beberapa komoditas.

Kondisi tersebut berdampak pada tingginya kemiskinan di pedesaan serta rendahnya pendapatan asli daerah (PAD), yang di sejumlah wilayah hanya berada di kisaran 3–10 persen dari APBD.

Untuk mengatasi hal itu, pemerintah mendorong intervensi kebijakan, terutama melalui stabilisasi harga komoditas. Kenaikan harga gabah hingga Rp6.500 per kilogram disebut mampu meningkatkan pendapatan petani menjadi Rp3–4 juta per bulan.

Selain itu, ketersediaan pupuk yang lebih baik turut mendorong peningkatan produksi hingga sekitar 14 persen, yang mulai berdampak pada pergerakan ekonomi di daerah.

Pemprov Lampung juga menyiapkan program lanjutan seperti penggunaan pupuk organik cair di desa yang ditargetkan menjangkau seluruh wilayah pada 2027, serta pengadaan sekitar 500 unit alat pengering (dryer) untuk mendorong hilirisasi hasil pertanian.

Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan nilai jual komoditas, menekan biaya logistik, serta mengurangi distribusi bahan mentah dari desa ke kota.

Di sisi lain, penguatan sumber daya manusia juga menjadi perhatian melalui pelatihan vokasi dan program tenaga kerja ke luar negeri, termasuk peluang kerja ke Jepang.

Pemerintah menargetkan berbagai program tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung hingga 8 persen, sejalan dengan arah pembangunan nasional.

Sementara itu, pemerintah pusat menekankan pentingnya Musrenbang sebagai forum sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, agar perencanaan pembangunan lebih terarah dan berdampak nyata.

DPRD Lampung juga menyoroti pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya irigasi, yang dinilai masih menjadi kendala utama dalam menjaga stabilitas produksi pertanian.

Melalui forum ini, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat menyatukan arah kebijakan guna memperkuat ekonomi desa, meningkatkan kesejahteraan petani, dan mendorong pemerataan pembangunan di Lampung. (Red).