BANDAR LAMPUNG, veritasnews.id – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai menuai sorotan di berbagai daerah. Di tengah besarnya anggaran dan target nasional yang diusung pemerintah, sejumlah persoalan di lapangan dinilai menjadi sinyal bahwa program tersebut perlu pengawasan ketat agar tidak melenceng dari tujuan utamanya.

Mulai dari laporan dugaan keracunan makanan, kualitas menu yang dinilai belum merata, distribusi yang tidak optimal, hingga keluhan terkait porsi makanan menjadi perhatian publik dalam pelaksanaan program MBG.

Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Lampung, Donny Irawan, menegaskan program MBG merupakan langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas generasi bangsa. Namun menurutnya, program sebesar itu tidak boleh berjalan tanpa kontrol dan evaluasi yang serius.

“Program ini sangat baik dan memiliki tujuan besar untuk masa depan anak-anak Indonesia. Tetapi program strategis negara seperti MBG harus dikawal ketat agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan,” ujar Donny Irawan, Minggu (17/5/2026).

Menurut Donny, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan pemerintah semata. Ia menilai perlu ada keterlibatan sekolah, orang tua, ahli gizi, hingga masyarakat dalam mengawal kualitas pelaksanaan MBG.

Ia menyoroti pentingnya standar kualitas makanan yang benar-benar terukur, mulai dari kandungan gizi, kebersihan, hingga keamanan pangan. Menu makanan, kata dia, harus memenuhi kebutuhan nutrisi anak secara seimbang dan tidak sekadar formalitas pembagian makanan.

“Jangan sampai program ini hanya mengejar kuantitas penyaluran, tetapi kualitas makanannya diabaikan. Karena yang dibangun adalah kesehatan dan masa depan anak-anak,” katanya.

Donny juga menilai evaluasi rutin harus dilakukan secara terbuka, terutama menyangkut kualitas bahan baku, proses distribusi, hingga pengawasan terhadap penyedia makanan. Hal itu penting agar persoalan seperti makanan tidak layak konsumsi atau distribusi yang tidak merata tidak terus berulang.

Selain itu, transparansi penggunaan anggaran juga dinilai menjadi aspek penting dalam pelaksanaan program MBG. Mengingat program tersebut menggunakan anggaran besar, publik menurutnya berhak mengetahui proses pengelolaan mulai dari pengadaan hingga pelaksanaan di lapangan.

“Program besar harus terbuka dan bisa diawasi bersama. Transparansi penting agar masyarakat percaya bahwa program ini benar-benar dijalankan untuk kepentingan anak-anak,” tegasnya.

SMSI Lampung juga menilai pelibatan UMKM lokal, petani, dan pelaku usaha daerah perlu diperkuat agar program MBG tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat.

Tak kalah penting, Donny meminta pemerintah menyediakan mekanisme pengaduan yang cepat dan responsif apabila ditemukan persoalan dalam pelaksanaan program.

Ia menegaskan, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah makanan yang dibagikan, melainkan dari kualitas pelaksanaan, keamanan pangan, dan dampak nyata terhadap tumbuh kembang anak.

“Program yang baik harus dijalankan dengan pengawasan yang kuat. MBG harus benar-benar menjadi investasi masa depan bangsa, bukan sekadar program seremonial,” pungkasnya. (Red)