JAKARTA, veritasnews.id — Peringatan World Press Freedom Day 2026 dimaknai Dewan Pers sebagai pengingat tegas bahwa kualitas jurnalisme menentukan arah demokrasi, perdamaian, dan keadilan sosial.
Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menegaskan bahwa di tengah banjir informasi global, pers tidak cukup hanya cepat, tetapi wajib akurat, berimbang, dan bernilai publik. Tanpa standar itu, ruang publik akan dipenuhi disinformasi yang merusak kepercayaan dan menghambat keadilan.
“Tanpa informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif, sulit membangun perdamaian yang berkelanjutan,” ujarnya, Minggu, 3 Mei 2026.
Ia menekankan, fungsi pers hari ini semakin krusial: bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi menyaring, menguji, dan meluruskan fakta. Peran ini menjadi pembeda antara jurnalisme dan arus konten digital yang tak terverifikasi.
Dalam konteks tersebut, Dewan Pers mendorong penguatan ekosistem media yang sehat, termasuk perlindungan terhadap karya jurnalistik. Upaya itu mencakup percepatan regulasi hak cipta jurnalistik serta dorongan kebijakan yang berpihak pada produksi pengetahuan, seperti gagasan no tax for knowledge.
Sejalan dengan itu, Forum Organisasi Penyiaran Indonesia (FOPI) mengangkat isu kolaborasi lintas sektor—media, pemerintah, platform digital, dan publik—sebagai prasyarat menjaga kualitas informasi sekaligus keberlanjutan industri media. Kolaborasi dinilai penting untuk memastikan distribusi informasi tetap akurat di tengah dominasi platform digital.
Dewan Pers menegaskan, tanpa komitmen pada jurnalisme berkualitas, demokrasi akan rapuh. Karena itu, tanggung jawab menjaga integritas informasi tidak hanya berada di ruang redaksi, tetapi juga dalam kebijakan dan ekosistem yang mengitarinya.
“Pers Indonesia harus terus membuktikan diri sebagai pilar utama demokrasi yang adil, damai, dan berkelanjutan,” kata Komaruddin. (Red)
