BANDAR LAMPUNG, Veritasnews.id (SMSI) — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan Kopdes Merah Putih memiliki fungsi strategis.
Pemerintah tidak sekadar membangun koperasi sebagai tempat berjualan, tetapi menjadikannya infrastruktur ekonomi pemerintah.
Zulkifli menyampaikan hal itu dalam seminar nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Bandar Lampung, Jumat (4/9/2026).
Menurut Zulkifli, pemerintah membangun Kopdes Merah Putih di sekitar 82.000 desa dan kelurahan seluruh Indonesia.
“Kopdes bukan sekadar tempat jualan, melainkan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan seluruh barang subsidi dan bantuan,” kata Zulkifli.
Pemerintah akan menyalurkan sejumlah kebutuhan melalui Kopdes, seperti beras, pupuk, LPG 3 kilogram, SPHP, minyak goreng, dan alsintan.
Pemerintah juga mengarahkan jalur pengiriman barang melalui Pos Indonesia hingga Kopdes sebelum masyarakat menerima barang tersebut.
Zulkifli menilai skema tersebut dapat memangkas rantai distribusi sekaligus mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat desa.
Ia menyoroti panjangnya rantai pasok yang membuat harga kebutuhan masyarakat desa terkadang lebih mahal daripada perkotaan.
Zulkifli mencontohkan harga ayam di Desa Rulung Helbu atau Rulung Raya yang mencapai Rp60.000 per ekor.
Sementara itu, harga ayam di Bandar Lampung hanya sekitar Rp36.000 per ekor.
“Masyarakat di kampung yang kondisi ekonominya lebih rendah justru harus membayar lebih mahal,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah ingin mendekatkan desa dengan pusat produksi agar masyarakat memperoleh harga lebih terjangkau.
Pemerintah juga menyiapkan akses permodalan melalui Kopdes untuk membantu masyarakat mengembangkan usaha.
Zulkifli menyebut masyarakat desa masih menghadapi bunga pinjaman tinggi saat membutuhkan modal usaha.
Bunga pinjaman tertentu bahkan mencapai satu persen per hari, sedangkan bunga tahunan termurah berkisar 26-28 persen.
Pemerintah menargetkan bunga pinjaman sekitar delapan persen melalui agen perbankan seperti BRILink dan BNI Agen 46.
“Kopdes akan mendekatkan agen perbankan dengan tingkat bunga sekitar 8 persen,” kata Zulkifli.
Selain permodalan, Kopdes akan berperan sebagai pembeli siaga atau offtaker hasil produksi masyarakat desa.
Skema tersebut bertujuan melindungi petani ketika harga komoditas turun di tingkat produsen.
Zulkifli mencontohkan harga gabah petani yang dapat turun hingga Rp5.000 per kilogram.
Padahal, pemerintah menetapkan harga gabah sebesar Rp6.500 per kilogram.
“Ketika harga gabah jatuh hingga Rp5.000, koperasi yang akan membelinya,” ujar Zulkifli.
Pemerintah juga menyiapkan konsep serupa melalui koperasi nelayan untuk memperkuat posisi tawar masyarakat pesisir.
Pemerintah akan membangun balai lelang, cold storage, mesin pendingin, pabrik es, dan SPBN.
Fasilitas tersebut memungkinkan nelayan menyimpan hasil tangkapan ketika harga ikan sedang rendah.
Dengan begitu, nelayan memiliki waktu menentukan penjualan dan memperoleh posisi tawar yang lebih kuat.
Zulkifli juga menyiapkan Kopdes untuk mendukung operasi pasar dan penyaluran bantuan sosial.
Ia menilai pengurus koperasi yang mengenal masyarakat setempat dapat membantu meningkatkan ketepatan sasaran bantuan.
Menurut Zulkifli, sekitar 70 persen penyaluran bansos selama ini masih salah sasaran.
“Pengurus mengetahui kondisi warganya secara langsung sehingga penyaluran bantuan lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Zulkifli menegaskan pemerintah menempatkan Kopdes sebagai penghubung pemerintah, produsen, dan masyarakat.
Ia berharap koperasi mampu memangkas distribusi, membuka modal murah, menyerap produksi, dan memperkuat ekonomi desa.
Seminar tersebut turut menghadirkan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan sejumlah pejabat pusat serta daerah. (DC)
