BANDAR LAMPUNG, veritasnews.id – Sekretariat Bersama (Sekber) organisasi media siber di Provinsi Lampung menyiapkan portal pengaduan publik bertajuk “Lapor Sekber” sebagai sarana pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan program pemerintah, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Inisiatif tersebut disampaikan dalam sarasehan bertema “Lampung Mau Dibawa ke Mana” yang digelar Sekber SMSI, JMSI, dan AMSI di Hotel Radisson, Bandarlampung, Senin (11/5/2026).
Ketua Harian SMSI Lampung, Fajar Arifin, mengatakan portal pengaduan itu saat ini masih dalam tahap finalisasi dan akan dibuka untuk menerima berbagai laporan masyarakat terkait dugaan persoalan di lapangan.
“Portal ini disiapkan sebagai ruang pengaduan publik, termasuk terkait pelaksanaan Program MBG,” kata Fajar.
Menurutnya, masyarakat nantinya dapat menyampaikan laporan terkait dugaan pelanggaran, mulai dari distribusi makanan yang tidak sesuai standar hingga persoalan lain yang berpotensi merugikan masyarakat.
Selain melalui portal daring, Sekber juga membuka layanan hotline pengaduan selama 24 jam.
Fajar menegaskan identitas pelapor akan dijaga kerahasiaannya guna memberikan rasa aman bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam pengawasan program pemerintah.
“Kami ingin masyarakat merasa aman saat menyampaikan laporan sehingga pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran dapat berjalan lebih efektif,” ujarnya.
Sarasehan tersebut merupakan tindak lanjut deklarasi Sekber yang sebelumnya digelar pada 1 Mei 2026 di Sekretariat Bersama, Jalan Sultan Agung, Bandar lampung.
Kegiatan menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur pemerintah, TNI, dan kepolisian, di antaranya Asisten Intelijen Kodam II/Sriwijaya Kolonel Inf Erwin Agung T. Wiyono, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung Ganjar Jationo, Kepala Satgas MBG Lampung Saipul, serta Kasubbid PID Bidang Humas Polda Lampung Kompol Andri Yulianto.
Dalam forum tersebut, Kepala Satgas MBG Lampung, Saipul, mengungkapkan bahwa Lampung menjadi salah satu daerah dengan percepatan pembentukan dapur MBG tertinggi di Indonesia.
Meski demikian, ia mengakui masih ditemukan sejumlah persoalan di lapangan, termasuk distribusi makanan yang tidak sesuai standar operasional prosedur.
“Ada beberapa kasus yang dipicu keterlambatan distribusi maupun proses pengolahan makanan yang tidak sesuai ketentuan,” kata Saipul.
Sementara itu, Polda Lampung menegaskan pentingnya menjaga stabilitas keamanan untuk mendukung pembangunan dan iklim investasi di daerah.
Sarasehan tersebut turut dihadiri puluhan peserta lintas sektor, mulai dari organisasi kepemudaan, akademisi, organisasi profesi, hingga aktivis masyarakat sipil. (Red)
