PESISIR BARAT, Veritasnews.id (SMSI) – Anggaran operasional Disporaparekraf Pesisir Barat 2026 mencapai sekitar Rp1,522 miliar.
Besarnya anggaran tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai keseimbangan belanja birokrasi dengan manfaat pembangunan.
Penelusuran melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menunjukkan sejumlah pos operasional bernilai cukup besar.
Pos perjalanan dinas mencapai sekitar Rp295 juta untuk kegiatan dalam dan luar daerah.
Kemudian, Disporaparekraf mengalokasikan sekitar Rp266 juta untuk ATK dan berbagai kebutuhan perkantoran.
Anggaran makan dan minum mencapai Rp190 juta untuk mendukung berbagai kegiatan dinas.
Sementara itu, kendaraan dinas menyerap sekitar Rp198 juta untuk sewa, servis, dan kebutuhan operasional.
Disporaparekraf juga menganggarkan jasa transaksi keuangan sekitar Rp162,4 juta dalam rencana belanja 2026.
Pos lainnya mencakup jasa konsultasi Rp140 juta dan honor kegiatan sekitar Rp112,4 juta.
Kemudian, belanja pakaian dan cendera mata mencapai Rp63,7 juta, sedangkan sewa mencapai Rp42,6 juta.
Disporaparekraf juga mengalokasikan sekitar Rp35,52 juta untuk kebutuhan kesekretariatan dan Rp16,5 juta untuk sewa bangunan.
Besaran tersebut menimbulkan pertanyaan karena masyarakat masih membutuhkan pembangunan sektor pariwisata, olahraga, pemuda, dan ekonomi kreatif.
Pesisir Barat memiliki potensi pariwisata besar yang dapat menggerakkan usaha masyarakat dan membuka lapangan kerja.
Karena itu, publik perlu melihat keseimbangan antara belanja operasional dengan program yang menghasilkan manfaat langsung.
Anggaran operasional memang menopang kerja birokrasi, tetapi pemerintah perlu menjelaskan hasil dari setiap pengeluaran tersebut.
Publik juga berhak mengetahui apakah belanja tersebut menghasilkan program konkret bagi masyarakat Pesisir Barat.
Terlebih, pemerintah tengah mendorong efisiensi anggaran dan meminta setiap belanja memberikan manfaat yang terukur.
Karena itu, Disporaparekraf perlu membuka dasar penganggaran, bentuk kegiatan, realisasi, serta keluaran setiap pos belanja.
Redaksi menghubungi Kepala Disporaparekraf Pesisir Barat melalui WhatsApp pada Kamis (13/8/2026).
Hingga berita ini terbit, kepala dinas belum memberikan tanggapan terkait rincian anggaran tersebut.
Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi bagi Disporaparekraf untuk menjelaskan penggunaan anggaran dan capaian program 2026. (Red)
