BANDAR LAMPUNG, veritasnews.id – Pemerintah Provinsi Lampung mulai menjajaki berbagai sumber pembiayaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung percepatan pembangunan di sejumlah sektor strategis. Langkah ini dilakukan menyusul semakin besarnya kebutuhan pembangunan yang tidak sepenuhnya dapat ditopang oleh kemampuan fiskal daerah.
Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, bersama perwakilan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung.
Pembahasan difokuskan pada penerapan skema creative financing atau pembiayaan kreatif sebagai alternatif untuk mendukung berbagai program pembangunan yang menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Lampung.
Marindo mengatakan tantangan pembangunan daerah saat ini tidak hanya terletak pada pelaksanaan program, tetapi juga pada kemampuan menyediakan sumber pendanaan yang memadai. Di sisi lain, kebutuhan pembangunan terus meningkat seiring tuntutan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
“Kebutuhan pembangunan berkembang sangat cepat, sementara kemampuan anggaran daerah memiliki batas. Karena itu diperlukan strategi pembiayaan yang lebih inovatif agar program pembangunan tetap bisa berjalan,” kata Marindo.
Menurutnya, skema pembiayaan kreatif dapat menjadi solusi untuk menutup kesenjangan antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan pendanaan pemerintah daerah. Melalui pola tersebut, pemerintah dapat membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak tanpa hanya mengandalkan APBD.
Sejumlah sektor yang menjadi fokus pengembangan pembiayaan alternatif antara lain ketahanan pangan, pembangunan desa, infrastruktur konektivitas, logistik, energi, kawasan industri, investasi, lingkungan hidup, hingga peningkatan layanan publik.
Pemprov Lampung juga melihat peluang pendanaan dari sektor swasta melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), lembaga pembiayaan pembangunan, instrumen pasar keuangan, hingga investasi yang berbasis keberlanjutan dan ramah lingkungan.
Langkah ini dinilai penting mengingat Lampung memiliki sejumlah proyek strategis yang membutuhkan dukungan pendanaan besar, mulai dari penguatan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, energi baru terbarukan, hingga pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.
Melalui kolaborasi dengan BI, OJK, dan DJPb, pemerintah daerah berharap berbagai proyek prioritas dapat memperoleh akses pembiayaan yang lebih luas sehingga pelaksanaannya tidak terhambat keterbatasan anggaran.
Selain mempercepat pembangunan, skema pembiayaan alternatif tersebut juga diharapkan mampu mendorong masuknya investasi baru, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah dalam jangka panjang.
Dengan mulai dibukanya berbagai opsi pendanaan di luar APBD, Pemprov Lampung menargetkan pembangunan daerah dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan daya saing daerah di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang. (Red)
