BANDAR LAMPUNG, veritasnews.id – Pemerintah Provinsi Lampung mengevaluasi program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) dengan menyoroti peningkatan kasus campak dan masih tingginya beban penyakit tuberkulosis (TBC).
Evaluasi tersebut dipimpin Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela bersama Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandarlampung, Senin (13/4/2026), guna merumuskan langkah penanganan yang lebih efektif.
Berdasarkan data hingga April 2026, tercatat 281 kasus campak di Lampung. Peningkatan ini dipengaruhi oleh masifnya pelacakan dan pemeriksaan, namun juga menunjukkan perlunya penguatan pencegahan.
Salah satu persoalan utama adalah cakupan imunisasi yang belum merata, padahal untuk mencapai kekebalan kelompok dibutuhkan minimal 95 persen. Rendahnya cakupan ini dipicu berbagai faktor, seperti hoaks vaksin, penolakan sebagian kelompok, hingga kekhawatiran orang tua terhadap efek samping.
Selain campak, penyakit TBC juga menjadi perhatian serius. Estimasi kasus mencapai 30.745, namun tingkat penemuan kasus masih rendah, sekitar 11,3 persen. Meski demikian, tingkat keberhasilan pengobatan cukup tinggi, mencapai 90 persen.
Kendala penanganan TBC meliputi keterbatasan tenaga, sarana laboratorium, kondisi geografis, serta belum optimalnya pelaporan dari fasilitas kesehatan swasta.
Menanggapi hal tersebut, Pemprov Lampung akan memperkuat langkah strategis, mulai dari peningkatan surveilans, perluasan cakupan imunisasi, hingga edukasi masyarakat untuk menangkal hoaks terkait vaksinasi.
Wagub Jihan juga mendorong penguatan koordinasi lintas sektor, termasuk dukungan anggaran serta keterlibatan komunitas dalam membantu deteksi kasus dan percepatan imunisasi.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara puskesmas, rumah sakit, dan dinas kesehatan dalam pelaporan serta penanganan penyakit menular.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan menggelar rapat lanjutan untuk memastikan seluruh strategi dapat segera diimplementasikan di lapangan.
Dengan langkah terpadu tersebut, penanganan penyakit menular di Lampung diharapkan lebih optimal dan mampu menekan potensi kejadian luar biasa (KLB). (Red).
