KRUI, Veritasnews.id (SMSI) – Anggaran hibah Disporaparekraf Pesisir Barat 2026 mendekati Rp500 juta, namun sejumlah Cabor mengaku tak menerima dana.
Kondisi tersebut memicu pertanyaan pengurus cabang olahraga dan atlet mengenai arah kebijakan pembinaan olahraga daerah.
Sejumlah pengurus Cabor mengaku menghadapi keterbatasan biaya untuk mengikuti kompetisi tingkat provinsi hingga nasional.
Mereka menilai pemerintah daerah perlu membuka dasar penentuan penerima hibah secara transparan kepada publik.
Keluhan tersebut semakin kuat karena sejumlah Cabor menyebut PSSI dan Persani memperoleh dukungan anggaran lebih besar.
Menurut pengurus Cabor, pemerintah perlu menjelaskan skala prioritas sebelum menetapkan alokasi hibah olahraga.
Mereka juga mempertanyakan dampak belanja hibah terhadap pembinaan atlet dan regenerasi olahraga Pesisir Barat.
Salah seorang atlet meminta pemerintah tidak mencampurkan kepentingan politik dengan kebijakan pembinaan olahraga daerah.
“Kalau terus begini, generasi penerus tidak akan mau melanjutkan perjuangan atlet sebelumnya,” ujarnya, Minggu (16/8/2026).
Menurutnya, pemerintah perlu memberikan dukungan berdasarkan kebutuhan pembinaan, prestasi, serta potensi masing-masing cabang olahraga.
Ia menilai atlet Pesisir Barat membawa nama daerah setiap kali mengikuti pertandingan tingkat provinsi maupun nasional.
Karena itu, pemerintah semestinya memperlakukan seluruh Cabor secara proporsional berdasarkan kebutuhan dan prestasi.
“Kami hanya ingin pemerintah memperhatikan pembinaan atlet secara adil, bukan berdasarkan kepentingan tertentu,” katanya.
Ia khawatir minimnya dukungan anggaran akan menghambat pembinaan sekaligus memutus regenerasi atlet daerah.
Kondisi tersebut juga dapat mengurangi minat generasi muda menekuni olahraga sebagai jalur prestasi.
Anggaran Hibah Jadi Pertanyaan
Besaran belanja hibah Disporaparekraf Pesisir Barat kemudian memunculkan pertanyaan baru mengenai manfaat anggaran tersebut.
Publik meminta pemerintah menjelaskan penerima hibah, nilai bantuan, dasar penetapan, serta hasil pembinaan yang mereka capai.
Transparansi tersebut penting untuk memastikan anggaran hibah benar-benar mendukung pengembangan olahraga daerah.
Terlebih, pemerintah memiliki tanggung jawab menjaga kesinambungan pembinaan atlet dan prestasi olahraga Pesisir Barat.
Hingga berita ini terbit, Kepala Disporaparekraf Pesisir Barat belum memberikan tanggapan mengenai persoalan tersebut.
Media telah mengirimkan konfirmasi melalui WhatsApp pada Minggu (16/8/2026), namun belum menerima jawaban.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab bagi Disporaparekraf maupun pihak terkait untuk menjelaskan kebijakan hibah olahraga tersebut. (Red)
