BANDAR LAMPUNG, veritasnews.id — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di daerah. Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Seminar Nasional Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Negeri (BKS PTN) Barat di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung, Jumat (17/4/2026).

Dalam forum bertema harmonisasi pembangunan berkelanjutan tersebut, Jihan menegaskan bahwa pembangunan tidak lagi bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi dengan prinsip keberlanjutan.

“Pembangunan berkelanjutan bukan sekadar konsep, tetapi harus diterapkan dalam kebijakan nyata yang menyentuh masyarakat,” ujarnya.

Ia menyebutkan, Lampung saat ini berada pada momentum bonus demografi, dengan sekitar 70 persen dari total 9,52 juta penduduk berada di usia produktif. Kondisi ini dinilai sebagai peluang besar, namun juga berisiko jika tidak dikelola dengan baik.

“Bonus demografi bisa menjadi kekuatan besar jika dikelola melalui kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat,” katanya.

Dari sisi ekonomi, Jihan mengungkapkan pertumbuhan Lampung mencapai 5,28 persen, melampaui rata-rata nasional. Namun, struktur ekonomi yang masih didominasi sektor pertanian menjadi tantangan, terutama karena sebagian besar komoditas masih dijual dalam bentuk mentah.

Menurutnya, hilirisasi menjadi kunci untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memperkuat kedaulatan ekonomi daerah.

“Komoditas seperti kopi, singkong, dan jagung harus diolah di daerah agar manfaat ekonominya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menyoroti sejumlah persoalan yang masih dihadapi, mulai dari degradasi lahan, praktik pertanian yang belum sepenuhnya berkelanjutan, hingga pengelolaan limbah industri.

Dalam capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Lampung telah mencapai sekitar 75 persen indikator, meski masih terdapat pekerjaan rumah di sektor pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov Lampung mendorong berbagai program strategis, seperti penguatan ekonomi desa melalui program Desaku Maju, pengembangan perhutanan sosial, penggunaan pupuk organik, hingga penguatan ketahanan pangan berbasis hilirisasi.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengingatkan agar narasi besar seperti bonus demografi dan Indonesia Emas tidak berhenti sebagai slogan.

Ia menilai Indonesia memiliki peluang menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia, namun terancam gagal jika tidak mampu keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.

“Semua harus berbasis data dan berdampak nyata, bukan sekadar program simbolik,” ujarnya.

Bima juga menekankan pentingnya peran perguruan tinggi sebagai pusat pengetahuan dan inovasi yang mampu menjembatani antara riset dan kebijakan publik.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Seminar ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi membutuhkan sinergi lintas sektor agar pembangunan yang dilakukan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (Red).