METRO, veritasnews.id – Anggota DPRD Kota Metro dari Fraksi Partai Gerindra, Sudarsono, menyampaikan kritik terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Metro dalam konferensi pers bersama wartawan, Rabu (06/05/2026). Dalam pernyataannya, ia menyoroti pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta komunikasi politik antara pemerintah daerah dan partai politik.

Sudarsono yang juga menjabat Ketua DPC Partai Gerindra Kota Metro menilai masih terdapat potensi kebocoran PAD, khususnya dari sektor perparkiran. Ia mendorong adanya langkah perbaikan melalui pengelolaan yang lebih profesional, termasuk membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta di sejumlah sektor layanan publik.

“Potensi PAD masih bisa dioptimalkan, terutama dari parkir. Pengelolaan yang profesional diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menyinggung pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di RSUD Ahmad Yani Metro serta sektor persampahan yang dinilai perlu pembenahan agar lebih efektif dan efisien.

Dalam kesempatan tersebut, Sudarsono turut menyoroti aspek komunikasi politik. Ia mengaku mempertanyakan tidak dilibatkannya Partai Gerindra dalam sebuah agenda yang disebut dihadiri sejumlah pimpinan partai politik di Kota Metro.

Menurutnya, pelibatan seluruh unsur partai politik penting untuk menjaga hubungan kelembagaan yang harmonis, terlebih dalam menghadapi dinamika kebijakan daerah, termasuk isu yang berkembang di DPRD.

“Kami berharap komunikasi dapat berjalan lebih terbuka dan inklusif, sehingga semua pihak dapat berkontribusi secara konstruktif,” katanya.

Sudarsono menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan dan mendorong kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Ia juga menyatakan kesiapan untuk bersikap transparan dalam menjalankan tugas sebagai anggota DPRD, termasuk dalam penggunaan fasilitas yang melekat pada jabatan.

Pernyataan tersebut mencerminkan adanya dinamika hubungan antara legislatif dan eksekutif di Kota Metro, yang diharapkan dapat diselesaikan melalui komunikasi yang lebih baik guna mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel. (Red)