BANDAR LAMPUNG, veritasnews.id — Pemerintah Provinsi Lampung meluncurkan Klinik Inovasi 2026 sebagai ruang kolaborasi untuk mendorong lahirnya berbagai terobosan dalam pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah.

Peluncuran program tersebut disampaikan dalam sambutan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang dibacakan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Lampung Yurnalis pada acara launching di Bandar Lampung, beberapa hari lalu.

Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan inovasi menjadi kebutuhan penting bagi pemerintah daerah di tengah persaingan global dan perkembangan teknologi yang semakin cepat.

“Kita dituntut untuk adaptif, responsif, dan solutif. Inovasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan,” ujar Mirza dalam sambutan tersebut.

Menurutnya, daerah tidak bisa lagi mengandalkan pola kerja lama yang stagnan, melainkan harus mampu menghadirkan solusi baru yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Berdasarkan data Indeks Inovasi Daerah (IID) dari Kementerian Dalam Negeri, Provinsi Lampung pada pengukuran terakhir melaporkan 48 inovasi daerah dengan skor kematangan 52,89 dan memperoleh predikat “Inovatif.”

Meski demikian, Gubernur menilai capaian tersebut masih perlu terus ditingkatkan agar inovasi yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain itu, Lampung saat ini mencatat nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) sebesar 3,5, yang menunjukkan perlunya peningkatan kinerja, produktivitas, dan daya saing pembangunan daerah.

Melalui Klinik Inovasi, Pemprov Lampung ingin menghadirkan ruang kolaborasi yang mengintegrasikan ide, data, riset, serta praktik terbaik untuk menghasilkan solusi konkret terhadap berbagai persoalan pembangunan.

Fasilitas ini juga akan menjadi tempat konsultasi dan pendampingan inovasi bagi organisasi perangkat daerah (OPD) maupun masyarakat yang ingin mengembangkan program inovatif.

Menurut Gubernur, inovasi tidak selalu identik dengan teknologi canggih, tetapi juga dapat berupa penyederhanaan layanan publik, digitalisasi sistem pemerintahan, hingga penguatan tata kelola dan partisipasi masyarakat.

Melalui program tersebut, Pemprov Lampung menargetkan lahirnya budaya kerja kreatif berbasis kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta efisiensi penggunaan anggaran melalui solusi yang lebih tepat guna.

“Jangan takut mencoba hal baru selama berbasis data, terukur, dan akuntabel,” kata Mirza.

Ke depan, ia menilai keberhasilan pembangunan daerah tidak lagi ditentukan oleh besar kecilnya anggaran, melainkan kemampuan pemerintah dalam mengelola potensi serta menyelesaikan persoalan masyarakat secara inovatif. (Red).