BANDAR LAMPUNG, veritasnews.id — Pemerintah Provinsi Lampung memaparkan berbagai langkah strategis untuk menekan angka pengangguran dalam rapat penilaian kinerja kepala daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (1/4/2026).

Paparan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan yang mengikuti rapat secara virtual dari Ruang Kerja Sekda, Kantor Gubernur Lampung.

Dalam forum tersebut, Marindo menjelaskan bahwa Lampung memiliki potensi besar dari sisi demografi, di mana 69,24 persen penduduk berada pada usia produktif (15–64 tahun). Kondisi ini dinilai menjadi modal penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi. Di antaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang belum optimal, Upah Minimum Provinsi yang relatif rendah, serta struktur ekonomi yang masih bertumpu pada sektor pertanian dengan produktivitas yang perlu terus ditingkatkan.

Berdasarkan data 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Lampung tercatat sebesar 4,21 persen. Pengangguran tersebut sebagian besar berasal dari lulusan SMA dan SMK, yang menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja.

Selain itu, struktur ketenagakerjaan di Lampung juga masih didominasi sektor informal dengan porsi mencapai 64,72 persen.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pemprov Lampung menyiapkan sejumlah strategi terpadu, mulai dari peningkatan kualitas tenaga kerja hingga penciptaan lapangan kerja baru.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah pelatihan vokasi bersertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, pemerintah juga memberikan pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, serta standardisasi produk guna meningkatkan daya saing pelaku usaha.

Pemprov Lampung juga memperkuat akses informasi pasar kerja melalui aplikasi SiGajah, sekaligus memberikan perhatian pada kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas.

Di sisi lain, pemerintah melakukan sosialisasi pembatasan pengiriman pekerja migran perempuan non-skill sebagai bagian dari upaya peningkatan perlindungan tenaga kerja.

Berbagai program tersebut juga didukung dengan fasilitasi bantuan permodalan guna mendorong tumbuhnya usaha baru di masyarakat.

Marindo menegaskan bahwa upaya menekan pengangguran membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, tidak hanya pemerintah.

Sebagai inovasi pembangunan, Pemprov Lampung juga mengembangkan program “Desaku Maju” yang berfokus pada penguatan ekonomi desa melalui peningkatan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia.

Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah daerah optimistis upaya penurunan pengangguran di Lampung dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Red).