LAMPUNG UTARA, Veritasnews.id (SMSI) – Warga Tanjung Waras mempertanyakan sikap pemerintah desa terhadap dugaan perselingkuhan dua perangkat desa.
Dugaan tersebut melibatkan D dan N, perangkat Desa Tanjung Waras, Kecamatan Bukit Kemuning, Lampung Utara.
Persoalan itu kini berlanjut ke Pengadilan Agama Kotabumi melalui gugatan cerai yang diajukan D terhadap istrinya, SY.
Perkara tersebut tercatat dengan nomor 939/Pdt.G/2026/PA.Ktbm dan memasuki persidangan lanjutan.
Sidang berlangsung Kamis, 10 September 2026, setelah proses mediasi sebelumnya tidak mencapai kesepakatan.
D tidak hadir dalam persidangan dan hanya memberikan kuasa kepada pengacaranya.
Di tengah proses hukum tersebut, sejumlah warga meminta pemerintah desa mengambil sikap terhadap dugaan perselingkuhan tersebut.
Tokoh masyarakat Tanjung Waras, AG, menilai persoalan itu meresahkan warga serta menyangkut moral dan etika.
“Dengan adanya kejadian ini, kami menuntut kepala desa menonaktifkan perangkat tersebut,” kata AG.
AG mengaku warga sudah menyampaikan persoalan tersebut kepada Kepala Desa Tanjung Waras, Mansur.
Namun, menurut AG, pemerintah desa belum mengambil tindakan dan masih akan membahas persoalan tersebut.
“Maksud kami jangan dipekerjakan di desa semua. Minimal salah satunya dipecat,” imbuhnya.
AG menilai keduanya tetap bertemu setiap hari jika pemerintah desa tidak mengambil langkah terhadap persoalan tersebut.
Sementara itu, Kepala Desa Tanjung Waras Mansur belum memberikan sikap terkait tuntutan warga tersebut.
“Saya enggak tahu mesti memberikan tanggapan gimana dan seperti apa,” jawab Mansur melalui WhatsApp.
Camat Bukit Kemuning Fitra juga belum memberikan keterangan terkait persoalan tersebut.
Fitra mengatakan dirinya masih mengikuti kegiatan dinas di luar kota dan meminta media menemuinya pekan depan.
“Saya masih diklat, kalau mau datang silakan Senin atau Selasa depan saja,” kata Fitra.
Hingga berita ini terbit, D dan N belum memberikan klarifikasi mengenai dugaan perselingkuhan tersebut.
Upaya konfirmasi melalui WhatsApp dan telepon kepada keduanya belum mendapat respons.
Pemberitaan ini tetap menempatkan dugaan tersebut sebagai informasi yang memerlukan klarifikasi dan pembuktian. (Red)
