​JAKARTA, veritasnews.id – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memastikan arah kebijakan ekonomi Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan bergerak secara agresif menuju digitalisasi total berbasis Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI). Langkah ini diambil demi memperketat efisiensi anggaran negara sekaligus menutup rapat celah manipulasi data dan keuangan.

​Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa integrasi data berskala besar antar-kementerian dan lembaga di Indonesia telah resmi disatukan sejak 1 Juni lalu. Melalui lompatan teknologi ini, pemerintah bersiap meluncurkan Digital Single ID pada akhir tahun 2026. Dampak dari kebijakan ini diyakini akan mengubah total sistem subsidi nasional.

​”Sistem subsidi tidak akan lagi diberikan pada komoditas atau barang, melainkan langsung ditransfer secara tunai kepada penerima yang berhak (targeted cash transfer). Melalui basis data AI, semua akan termonitor secara ketat. Tidak ada lagi yang bisa lari atau memanipulasi sistem ini,” ujar Luhut dengan tegas dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan, Selasa (9/6/2026).

​Saat ini, sistem GovTech (Government Technology) tersebut tengah diuji coba di 42 kabupaten/kota dan ditargetkan siap diimplementasikan secara nasional di seluruh 514 kabupaten/kota pada Oktober 2026 mendatang.

​Hantam Praktik Malafungsi Ekspor dan Uang Ilegal

​Selain membenahi internal birokrasi, DEN juga membidik sektor komoditas strategis yang selama ini bocor akibat praktik manipulasi nilai ekspor (under-invoicing). Berdasarkan kajian mendalam DEN, negara kehilangan potensi pendapatan miliaran dolar dari komoditas batubara, Crude Palm Oil (CPO), hingga ferroalloy.

​Untuk menghentikannya, DEN menginisiasi penerapan auto-blocking system terintegrasi pada sistem ekspor. Sistem ini dijalankan sepenuhnya oleh algoritma AI tanpa campur tangan manusia. Jika sebuah perusahaan terdeteksi membayar royalti yang tidak sesuai atau memalsukan isi kontrak, sistem akan langsung memblokir aktivitas ekspor mereka secara otomatis.

​Langkah ini juga dirancang untuk melacak legalitas asal komoditas guna memberantas perputaran uang ilegal (illegal money). Setiap ton hasil bumi yang akan keluar dari Indonesia wajib terbukti berasal dari sumber tambang dan perkebunan yang memiliki izin resmi dan sah.

​Evaluasi Makan Bergizi Gratis: Dorong Pertumbuhan Ekonomi 5,61%

​Di sisi lain, DEN melaporkan hasil survei independen terhadap 800 titik pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Data DEN mematahkan keraguan publik dengan membuktikan adanya ekosistem rantai pasok baru yang menguntungkan masyarakat bawah.

​Tercatat 86,9% Satuan Pelayanan Makanan Bergizi (SPPG) berhasil menghidupkan UMKM sekitar, di mana 99% tenaga kerja yang diserap merupakan warga lokal. Efek domino dari perputaran ekonomi daerah ini diklaim menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional yang mampu bertahan di angka 5,61%.

​Meski fundamental ekonomi makro dinilai sangat sehat, DEN tetap memperingatkan instansi terkait untuk mewaspadai tekanan geopolitik global yang memicu pelemahan nilai tukar rupiah. DEN mendesak pemerintah untuk fokus pada efisiensi anggaran belanja dan memaksimalkan sektor penopang devisa, termasuk mendorong pariwisata melalui kebijakan bebas visa kunjungan yang lebih strategis bagi negara-negara kaya. (Red)