BANDAR LAMPUNG, veritasnews.id – Perum BULOG Kantor Wilayah Lampung memastikan kesiapan penyaluran Program Bantuan Pangan Beras Tambahan setelah mengamankan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 301.811 ton setara beras.
Stok tersebut disiapkan untuk mendukung penugasan pemerintah dalam menyalurkan bantuan pangan selama tiga bulan kepada masyarakat sekaligus menjaga stabilitas pasokan beras di Provinsi Lampung.
Pemimpin Wilayah Perum BULOG Kanwil Lampung, Rindo Safutra, mengatakan ketersediaan stok didukung oleh realisasi penyerapan gabah petani yang hingga awal Juli 2026 telah mencapai 411.898 ton. Menurutnya, penyerapan hasil panen tidak hanya memperkuat cadangan pangan pemerintah, tetapi juga memberikan kepastian pasar bagi petani.
“Dengan serapan gabah yang telah mencapai 411.898 ton dan penguasaan stok sebesar 301.811 ton setara beras, kami memastikan kesiapan BULOG dalam mendukung penyaluran Program Bantuan Pangan Beras Tambahan sesuai penugasan pemerintah. Seluruh proses telah kami siapkan, mulai dari pengendalian kualitas beras, kesiapan pergudangan, hingga distribusi agar bantuan tersalurkan tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Rindo, Kamis (2/7/2026).
Sebagai bagian dari persiapan, BULOG juga memperkuat pengawasan mutu beras melalui pemeriksaan kualitas secara berkala, optimalisasi pengelolaan gudang, kesiapan armada distribusi, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses penyaluran berjalan lancar dan masyarakat menerima beras dengan kualitas yang baik.
Kesiapan tersebut didukung pengalaman BULOG Kanwil Lampung dalam menyalurkan bantuan pangan sebelumnya kepada 1.260.686 Penerima Bantuan Pangan (PBP) yang tersebar di 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Penyaluran dilakukan melalui sinergi dengan Pemerintah Provinsi Lampung, pemerintah kabupaten/kota, transporter, serta TNI dan Polri.
Selain mendukung penyaluran bantuan pangan, penguatan stok Cadangan Beras Pemerintah juga menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di daerah, terutama saat pemerintah menjalankan program intervensi pangan.
Rindo menambahkan, seluruh proses penyerapan gabah, pengelolaan stok, hingga distribusi bantuan dilaksanakan sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG) melalui mekanisme administrasi, pencatatan, serta pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan penugasan pemerintah berjalan secara akuntabel dan transparan.
Ia berharap kolaborasi yang telah terjalin dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak dapat kembali mendukung kelancaran Program Bantuan Pangan Beras Tambahan sehingga bantuan dapat diterima masyarakat tepat waktu dan tepat sasaran, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Provinsi Lampung. (Red)
