BANDAR LAMPUNGBERITAPENDIDIKAN

Polemik SDN 2 Talang, DPRD Bandar Lampung Pertanyakan Surat Damai

16
×

Polemik SDN 2 Talang, DPRD Bandar Lampung Pertanyakan Surat Damai

Sebarkan artikel ini

BANDAR LAMPUNG, Veritasnews.id (SMSI) – Beredarnya surat perjanjian damai dalam polemik SDN 2 Talang memunculkan pertanyaan terhadap tindak lanjut rekomendasi DPRD Bandar Lampung.

Surat yang dikaitkan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bandar Lampung itu memicu sorotan. Pasalnya, DPRD sebelumnya meminta penyelesaian persoalan mosi tidak percaya terhadap Plt Kepala SD 2 Talang, Hesti.

Scroll Untuk Baca Artikel
ADVERTISEMENT

Ketua Komisi IV DPRD Bandar Lampung, Asroni Paslah, mempertanyakan kemunculan surat damai tersebut. Ia menilai langkah itu tidak boleh mengesampingkan rekomendasi lembaga legislatif.

“Kalau sudah ada rekomendasi DPRD, kenapa yang dikeluarkan malah surat perjanjian damai? Ini seolah-olah DPRD tidak ada artinya,” ujar Asroni, Jumat (20/11/2026).

Menurutnya, rekomendasi DPRD merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, pihak terkait harus menjelaskan tindak lanjut rekomendasi tersebut secara terbuka.

Asroni menegaskan, kesepakatan damai antara pihak-pihak yang berselisih tidak otomatis menjawab persoalan kelembagaan. DPRD perlu memastikan substansi rekomendasinya tetap mendapat perhatian.

“Rekomendasi yang ditandatangani Ketua DPRD Kota Bandar Lampung tidak dianggap dong. Itu untuk kepentingan pendidikan, bukan untuk didamaikan begitu saja,” tegasnya.

Ia juga mempertanyakan alasan pihak terkait menerbitkan atau menggunakan surat perjanjian damai. Menurutnya, penyelesaian persoalan tidak boleh berhenti pada kesepakatan tertulis.

Kemunculan surat tersebut turut memunculkan pertanyaan mengenai pihak yang menginisiasi kesepakatan. Publik perlu mengetahui apakah seluruh guru yang menyampaikan mosi tidak percaya ikut menyetujuinya.

Disdikbud Bandar Lampung juga perlu menjelaskan dasar penerbitan surat tersebut. Penjelasan itu penting untuk memastikan kesepakatan tidak menggantikan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi DPRD.

Jika pihak terkait menjadikan surat damai sebagai alasan menghentikan tindak lanjut rekomendasi, persoalan pengawasan legislatif patut menjadi perhatian.

Polemik SD 2 Talang kini tidak hanya menyangkut hubungan internal sekolah. Persoalan ini juga menyangkut transparansi kebijakan dan akuntabilitas Disdikbud dalam menjalankan rekomendasi DPRD. (DC)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *