BANDAR LAMPUNG, veritasnews.id — Pemerintah Kota Bandar Lampung menerima kunjungan silaturahmi Dewan Pimpinan Pusat Real Estate Indonesia (DPP REI) sebagai bagian dari penguatan kemitraan antara pemerintah daerah dan pelaku usaha properti. Pertemuan ini menjadi ruang dialog mengenai pengembangan sektor perumahan yang berkelanjutan sekaligus mendorong iklim investasi yang lebih kondusif.

Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, menegaskan bahwa sektor properti dan perumahan memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian daerah. Selain menyediakan hunian, sektor ini juga berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan sektor konstruksi.

“Pembangunan hunian bukan sekadar aktivitas bisnis, tetapi bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, kami memandang REI sebagai mitra penting dalam penyediaan rumah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Eva.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota terus berupaya menjaga iklim investasi melalui penyederhanaan perizinan serta pembangunan infrastruktur pendukung, guna memastikan pengembangan kawasan perumahan berjalan terarah.

Namun demikian, Eva juga mengingatkan pentingnya tanggung jawab lingkungan dalam setiap proyek pembangunan. Ia menekankan perlunya penyediaan ruang terbuka hijau serta sistem drainase yang memadai untuk mengantisipasi dampak lingkungan, termasuk risiko banjir.

Sementara itu, Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto, menilai Bandar Lampung memiliki sejumlah kebijakan yang berpotensi menjadi rujukan di tingkat nasional. Ia menyoroti berbagai program pelayanan publik yang dinilai mampu menjangkau masyarakat secara luas.

“Saya melihat ada pendekatan yang bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain. Ini yang akan kami dorong untuk diperkenalkan lebih luas,” kata Joko.

Menurutnya, REI akan melihat lebih jauh potensi pengembangan sektor properti di Bandar Lampung, seiring dengan pertumbuhan kota sebagai pusat jasa dan permukiman di Provinsi Lampung.

Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha, sekaligus mendorong pembangunan hunian yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar, tetapi juga berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. (Red)