BANDAR LAMPUNG, Veritasnews.id (SMSI) – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Bandar Lampung meragukan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) BPS yang mencapai sekitar 7 persen.
Kepala Disnaker Bandar Lampung, M. Yudhi, menilai angka tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kondisi ketenagakerjaan di lapangan.
Yudhi menyampaikan hal itu setelah pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) bersama Komisi IV DPRD Bandar Lampung, Rabu (14/10/2026).
Menurutnya, sejumlah program pemerintah dan kegiatan ekonomi baru telah menyerap tenaga kerja, tetapi belum seluruhnya tercatat dalam data BPS.
Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembentukan Koperasi Merah Putih yang melibatkan masyarakat di berbagai daerah.
“Sekarang ini sudah banyak warga yang terlibat di berbagai program dan usaha,” ujar Yudhi.
“Seperti program MBG hingga Koperasi Merah Putih, masing-masing menyerap berapa banyak orang? Nah, itu kan belum terdata semua oleh mereka,” lanjutnya.
Yudhi mengaku belum yakin angka pengangguran tersebut mencerminkan kondisi sebenarnya. Ia menilai pembaruan data perlu mengikuti perkembangan penyerapan tenaga kerja.
Ia juga menjelaskan bahwa pencari kerja di Bandar Lampung tidak hanya berasal dari penduduk setempat.
Sebagai ibu kota provinsi, Bandar Lampung turut menarik pencari kerja dari kabupaten dan kota lain di Lampung.
“Pengangguran di Bandar Lampung ini bukan seluruhnya warga kita. Bandar Lampung ini ibu kota, tempat kunjungan warga dari kabupaten/kota lain,” katanya.
Menurut Yudhi, kondisi tersebut perlu menjadi pertimbangan ketika membaca data pengangguran di Bandar Lampung.
Di sisi lain, Disnaker kota memiliki keterbatasan kewenangan dalam pengawasan ketenagakerjaan dan pendataan kasus pemutusan hubungan kerja (PHK).
Disnaker Bandar Lampung lebih banyak menangani mediasi perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha.
Sementara itu, pengawasan ketenagakerjaan menjadi kewenangan Disnaker Provinsi Lampung.
“Tugas kami di kantor tiap hari melayani mediasi perselisihan. Sedangkan untuk fungsi pengawasan ke lapangan itu ranahnya provinsi,” kata Yudhi.
Menghadapi tantangan ekonomi, Yudhi juga mendorong generasi muda produktif untuk mengembangkan usaha mandiri, bukan hanya bergantung pada pekerjaan di perusahaan. (DC)
