NASIONAL, Veritasnews.id (SMSI) — Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB mendesak pemerintah meningkatkan pelayanan jamaah haji melalui penguatan keselamatan penerbangan, layanan kesehatan, dan akomodasi.
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB, Maman Imanul Haq, menyampaikan desakan tersebut pada Jumat (9/10/2026).
Maman mengatakan Panitia Kerja (Panja) Haji DPR RI memprioritaskan sejumlah aspek untuk meningkatkan kualitas pelayanan jamaah.
“Bagi PKB, peningkatan kualitas pelayanan jamaah harus menjadi prioritas utama,” ujar Maman.
Ia juga meminta pemerintah menyusun anggaran secara tepat, transparan, dan berorientasi pada manfaat bagi jamaah.
Panja Haji DPR RI menetapkan batas usia operasional pesawat pengangkut jamaah maksimal 15 tahun untuk menjaga keselamatan penerbangan.
Pemerintah juga perlu memastikan standar kelaikan pesawat, sertifikasi, dan perawatan armada sebelum keberangkatan.
Selain penerbangan, Maman menekankan kesiapan layanan kesehatan dan integrasi rekam medis digital jamaah dengan fasilitas kesehatan di Arab Saudi.
Ia meminta pemerintah merampungkan kesiapan tersebut sebelum jamaah melunasi biaya haji.
“Keselamatan jamaah tidak boleh ditawar,” tegasnya.
Maman juga menyoroti kebutuhan petugas syarikah yang fasih berbahasa Indonesia di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
Menurutnya, petugas harus mampu mendampingi jamaah dan merespons cepat persoalan kesehatan maupun logistik, terutama bagi jamaah lanjut usia.
“Harus ada petugas yang bisa berkomunikasi dengan jamaah dan mengambil langkah cepat ketika muncul persoalan,” katanya.
PKB juga mendorong pemerintah menempatkan pemondokan jamaah di Makkah dalam radius maksimal 4,5 kilometer dari Masjidil Haram.
Maman meminta pemerintah menyediakan bus shalawat yang ramah bagi lansia dan penyandang disabilitas selama 24 jam.
Ia menegaskan pemerintah perlu mempertimbangkan jarak sebenarnya, waktu tempuh, akses transportasi, dan kemampuan jamaah menjangkau lokasi ibadah.
“Yang harus menjadi ukuran adalah jarak sebenarnya, waktu tempuh, akses transportasi, dan kemampuan jamaah menjangkau lokasi ibadah,” tuturnya.
Maman meminta pemerintah menindaklanjuti 14 poin kesepakatan Panja Haji DPR RI secara konkret.
Ia juga mendesak kementerian membuka pertanggungjawaban seluruh instrumen pembiayaan haji kepada publik.
Menurutnya, transparansi dan efisiensi anggaran harus menghasilkan manfaat nyata bagi setiap jamaah.
“Seluruh kesepakatan Panja harus menjadi pedoman yang ditindaklanjuti secara nyata, bukan sekadar dokumen administratif semata,” pungkas Maman. (Red)
