BANDAR LAMPUNG, Veritasnews.id (SMSI) – Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengikuti rapat Dewan Pengurus APEKSI di Solo, Kamis (3/9/2026).
Rapat tersebut membahas sejumlah persoalan strategis pemerintah kota, termasuk kapasitas fiskal dan pelaksanaan otonomi daerah.
APEKSI mendorong pemerintah pusat menyempurnakan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) sesuai kondisi setiap pemerintah kota.
Pembahasan mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
APEKSI menilai kebijakan TKD perlu mempertimbangkan kapasitas fiskal, karakter wilayah, beban pelayanan, dan kebutuhan daerah.
Forum tersebut juga membahas fleksibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam mendukung pelayanan publik.
Selain itu, APEKSI menyoroti penataan belanja pegawai serta pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
APEKSI meminta kebijakan pembiayaan PPPK menyesuaikan kemampuan riil setiap pemerintah kota.
Langkah tersebut dinilai penting agar pemerintah kota tetap memiliki ruang fiskal untuk menjalankan pelayanan publik.
Ruang fiskal juga diperlukan pemerintah daerah untuk merespons berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Dalam forum tersebut, pemerintah kota dari berbagai daerah menyampaikan masukan berdasarkan karakteristik dan tantangan pembangunan masing-masing.
APEKSI berharap pemerintah pusat mempertimbangkan aspirasi tersebut dalam menyusun kebijakan nasional.
Melalui forum APEKSI, pemerintah kota juga memperkuat sinkronisasi program pusat dengan prioritas pembangunan daerah. (Red)
