KOTABUMI, Veritasnews.id – Sebanyak delapan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lampung Utara telah rampung dibangun dan siap beroperasi. Namun, operasional dapur tersebut masih menunggu pencabutan moratorium yang diberlakukan Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap pendaftaran dapur baru.
Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG Lampung Utara, Anggi Prasetyo, mengatakan kebijakan moratorium hanya bersifat sementara untuk kepentingan evaluasi dan penataan program MBG. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak memengaruhi pelayanan bagi penerima manfaat yang saat ini telah berjalan.
“Moratorium ini tidak berdampak pada pelayanan. Intinya program MBG tetap berjalan seperti biasa,” kata Anggi, Minggu (19/7/2026).
Ia menjelaskan, delapan dapur yang belum beroperasi sebenarnya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100 persen, lengkap dengan sarana pendukung yang dipersyaratkan. Namun, seluruh proses operasional masih harus menunggu keputusan dari Badan Gizi Nasional.
“Ada delapan dapur baru yang sudah selesai 100 persen pembangunannya, tetapi belum bisa beroperasi karena masih masuk dalam kebijakan moratorium,” ujarnya.
Anggi menegaskan, seluruh kewenangan terkait pencabutan moratorium, penerbitan berita acara operasional, penempatan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), hingga verifikasi faktual berada di bawah kewenangan BGN.
“Semua keputusan, termasuk pencabutan status moratorium, penerbitan berita acara, penempatan SPPI, hingga verifikasi faktual sepenuhnya menjadi kewenangan BGN pusat,” katanya.
Meski demikian, ia memastikan moratorium tidak memengaruhi kualitas maupun porsi makanan bagi siswa penerima Program Makan Bergizi Gratis. Besaran anggaran tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, yakni Rp8 ribu untuk porsi kecil dan Rp10 ribu untuk porsi besar.
Saat ini terdapat 75 dapur MBG di Kabupaten Lampung Utara yang tersebar di 23 kecamatan. Dari jumlah tersebut, dua dapur di Kecamatan Sungkai Barat belum beroperasi karena masih menghadapi kendala pencairan.
Sementara itu, sejumlah calon mitra berharap moratorium segera dicabut agar delapan dapur yang telah dibangun dapat mulai beroperasi dan melayani masyarakat. Mereka mengaku telah menginvestasikan dana yang tidak sedikit untuk memenuhi seluruh persyaratan pembangunan dapur.
“Kami berharap moratorium segera dicabut agar dapur yang sudah memiliki ID resmi dari BGN bisa segera beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar salah seorang calon mitra yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Harapan serupa juga disampaikan warga, terutama di wilayah yang jauh dari pusat kota seperti Sungkai Barat dan Hulu Sungkai. Mereka menilai kehadiran dapur MBG akan memperluas jangkauan pelayanan Program Makan Bergizi Gratis bagi anak-anak sekolah di daerah tersebut. (Red)
