BANDAR LAMPUNG, veritasnews.id — Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di Lampung tidak cukup berhenti pada seremoni. Pemerintah diminta mempercepat langkah konkret memperluas akses pendidikan inklusif sekaligus meningkatkan mutu pembelajaran di semua jenjang.

Upacara di Lapangan Korpri, Senin (4/5/2026), yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, menjadi penegasan ulang bahwa persoalan pendidikan masih berkutat pada kesenjangan akses, kualitas, dan relevansi pembelajaran. Hadir dalam kegiatan tersebut unsur ASN, DPRD, TNI-Polri, guru, dan pelajar.

Dalam sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti yang dibacakan Sekdaprov, ditegaskan bahwa pendidikan harus berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik secara utuh—bukan sekadar capaian administratif. Prinsip ini menuntut praktik pembelajaran yang berpusat pada siswa, inklusif, dan berkelanjutan.

Pemerintah pusat, melalui Kemendikdasmen, mengklaim telah menyiapkan sejumlah kebijakan, mulai dari pembangunan dan revitalisasi sekolah hingga percepatan digitalisasi pembelajaran. Namun, implementasi di daerah menjadi titik krusial yang menentukan apakah kebijakan tersebut berdampak nyata atau berhenti sebagai program di atas kertas.

Di sisi lain, kualitas dan kesejahteraan guru tetap menjadi faktor penentu. Program beasiswa, pelatihan kompetensi, hingga penyaluran tunjangan secara langsung dinilai perlu diawasi agar tepat sasaran dan benar-benar meningkatkan kualitas pengajaran di ruang kelas.

Isu lingkungan belajar juga menjadi sorotan. Sekolah dituntut menjadi ruang yang aman, inklusif, dan mendukung perkembangan karakter, bukan hanya mengejar target akademik. Penguatan literasi, numerasi, serta sains dan teknologi perlu diiringi metode pembelajaran yang adaptif, bukan sekadar penambahan program.

Akses pendidikan yang merata masih menjadi pekerjaan rumah. Skema seperti sekolah satu atap, pembelajaran jarak jauh, hingga pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus harus dipastikan berjalan efektif, terutama di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur.

Pemerintah menekankan bahwa keberhasilan pendidikan tidak bisa ditopang satu pihak. Kolaborasi dengan masyarakat, dunia usaha, dan media menjadi keharusan—bukan jargon.

Hardiknas 2026 menjadi pengingat bahwa tanpa eksekusi yang konsisten dan terukur, komitmen pendidikan hanya akan berulang setiap tahun sebagai seremoni. (Red)