BANDAR LAMPUNG, veritasnews.id — Pemerintah Provinsi Lampung mulai menyiapkan langkah strategis untuk menghadapi dinamika global yang berpotensi berdampak pada stabilitas ekonomi daerah. Salah satu perhatian utama adalah dampak konflik di kawasan Timur Tengah yang dapat memicu ketidakpastian ekonomi.

Langkah antisipatif tersebut dibahas dalam Rapat Pembahasan Rancangan Awal Perubahan RKPD 2026 dan Prioritas Pelaksanaan APBD 2026 yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan di ruang kerjanya, Rabu 25 Maret 2026.

Rapat tersebut dihadiri sejumlah perangkat daerah terkait, di antaranya Bappeda dan BPKAD, untuk merumuskan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan situasi global.

Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah mitigasi yang terukur guna menghadapi potensi dampak ekonomi akibat konflik internasional.

“Kita harus menyiapkan berbagai bentuk mitigasi terhadap situasi global yang berkembang akibat dampak konflik Timur Tengah. Bappeda dan BPKAD perlu melihat kondisi secara komprehensif untuk menentukan langkah yang dapat kita lakukan,” ujar Marindo.

Menurutnya, konflik global dapat memicu ketidakpastian ekonomi yang pada akhirnya berpotensi memengaruhi kondisi ekonomi daerah. Oleh karena itu, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang tepat agar dampaknya tidak dirasakan langsung oleh masyarakat.

Marindo menegaskan bahwa langkah antisipasi yang disiapkan pemerintah provinsi harus tetap berpihak pada masyarakat.

“Kebijakan yang kita susun harus mampu melindungi masyarakat dari potensi tekanan ekonomi. Jangan sampai langkah antisipatif justru menambah beban masyarakat,” katanya.

Selain itu, ia juga memastikan bahwa penyesuaian kebijakan maupun anggaran tidak akan mengganggu program-program prioritas daerah yang telah direncanakan sebelumnya.

Sejumlah program strategis seperti hilirisasi dan peningkatan produksi pertanian, program Desaku Maju, serta pembangunan infrastruktur tetap menjadi fokus utama pembangunan di Provinsi Lampung.

“Program prioritas harus tetap berjalan. Kita tidak ingin upaya antisipasi ini justru menghambat agenda pembangunan yang sudah direncanakan, terutama yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Melalui langkah ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap dapat menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus memastikan pembangunan tetap berjalan meski di tengah dinamika global yang terus berkembang. (Red).