BANDAR LAMPUNG, veritasnews.id – Pemerintah Provinsi Lampung terus mematangkan persiapan peluncuran Lampung In versi 2, sebuah platform layanan publik digital yang dirancang untuk mempermudah masyarakat menyampaikan aspirasi, pengaduan, dan mengakses berbagai informasi layanan pemerintah dalam satu aplikasi.
Persiapan tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Jumat (19/6/2026), bersama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik), Inspektorat, serta Bappeda Provinsi Lampung.
Dalam rapat tersebut, sejumlah aspek teknis dan tata kelola aplikasi menjadi perhatian, mulai dari mekanisme penanganan laporan masyarakat hingga penguatan sistem pengawasan dan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD).
Jihan mengatakan, Lampung In merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk memperpendek jarak antara masyarakat dan pemerintah melalui layanan digital yang lebih mudah diakses dan responsif.
Menurutnya, aplikasi tersebut telah memberikan manfaat bagi masyarakat, namun masih memerlukan sejumlah penyempurnaan agar mampu bekerja lebih optimal dalam menampung dan menindaklanjuti laporan warga.
“Tujuannya adalah memastikan setiap laporan masyarakat dapat ditangani dengan cepat, jelas, dan terukur. Karena itu, sistem pengelolaan dan mekanisme tindak lanjutnya harus terus diperkuat,” kata Jihan.
Salah satu hal yang menjadi fokus evaluasi adalah perlunya penanggung jawab yang jelas dalam pengelolaan aplikasi. Selain itu, pemerintah juga mendorong penerapan standar operasional dan target waktu pelayanan agar proses verifikasi, disposisi, hingga penyelesaian laporan dapat dipantau secara transparan.
Di sisi lain, pengembangan teknologi juga menjadi bagian penting dalam pembaruan aplikasi. Lampung In versi 2 dirancang dengan dukungan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang dapat membantu mengelompokkan laporan masyarakat secara otomatis serta mempercepat proses distribusi kepada instansi yang berwenang.
Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan dapat membuat proses penanganan pengaduan lebih efisien sekaligus memberikan informasi perkembangan laporan secara lebih cepat kepada masyarakat.
Jihan juga meminta adanya penguatan koordinasi dan pengawasan terhadap tindak lanjut laporan yang masuk, termasuk melalui evaluasi berkala bersama pemerintah kabupaten dan kota di Lampung.
Menurutnya, keberhasilan sebuah aplikasi layanan publik tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh konsistensi seluruh instansi dalam memberikan respons dan penyelesaian terhadap setiap aduan masyarakat.
Selain penyempurnaan sistem, Pemprov Lampung juga berencana meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar pemanfaatan aplikasi semakin luas. Upaya tersebut dinilai penting mengingat kanal digital dapat menjadi sarana efektif bagi warga untuk menyampaikan berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung Ganjar Jationo menjelaskan bahwa Lampung In versi 2 hadir dengan sejumlah pembaruan fitur. Selain sistem pengaduan yang lebih terintegrasi, aplikasi tersebut juga akan menyediakan beragam informasi publik seperti harga kebutuhan pokok, lowongan kerja, informasi cuaca, berita daerah, hingga layanan berbasis data pemerintah lainnya.
Dengan berbagai pengembangan tersebut, Lampung In diharapkan dapat menjadi pusat layanan digital yang lebih lengkap sekaligus mendukung transformasi pelayanan publik di Provinsi Lampung. (Red)
