LAMPUNG TIMUR, veritasnews.id — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam mempercepat pencapaian target pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan Jihan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Kabupaten Lampung Timur di Aula Rumah Dinas Bupati Lampung Timur, Sukadana, Senin (30/3/2026).
Menurutnya, sinkronisasi perencanaan pembangunan antarlevel pemerintahan menjadi faktor penting agar program pembangunan dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.
“Sinergi perencanaan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten menjadi kunci untuk mencapai target pembangunan secara optimal,” ujar Jihan.
Ia menjelaskan, pembangunan daerah saat ini memasuki tahap awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045. Pada periode lima tahun pertama (2025–2029), fokus pembangunan diarahkan pada penguatan fondasi transformasi daerah.
Tahun 2027 juga menjadi tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 2025–2029 yang diproyeksikan sebagai fase percepatan pencapaian target pembangunan.
“Musrenbang RKPD 2027 ini memastikan rencana pembangunan selaras dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan nasional, provinsi, serta kabupaten,” kata dia.
Dalam paparannya, Jihan menyebut pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada 2025 mencapai 5,28 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional sebesar 5,11 persen maupun Sumatera sebesar 4,81 persen.
Sektor pertanian masih menjadi penyumbang terbesar terhadap perekonomian Lampung dengan kontribusi 24,98 persen.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Timur tercatat sebesar 4,65 persen.
Dari sisi kesejahteraan masyarakat, angka kemiskinan Provinsi Lampung pada September 2025 turun menjadi 9,66 persen, dari sebelumnya 10 persen pada Maret 2025. Namun, tingkat kemiskinan di Lampung Timur masih berada di angka 12,15 persen, atau di atas rata-rata provinsi.
Pada sektor ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Lampung berada di angka 4,21 persen, termasuk empat terendah secara nasional. Sedangkan TPT Lampung Timur tercatat 3,18 persen.
Adapun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung mencapai 73,98, masuk kategori tinggi, sementara Lampung Timur berada di angka 73,92.
Jihan menambahkan, tema RKPD Provinsi Lampung 2027 adalah Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri Berbasis Potensi Daerah.
Sementara itu, Kabupaten Lampung Timur mengusung tema Percepatan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Potensi Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
Menurutnya, kedua tema tersebut saling selaras dan menekankan pentingnya optimalisasi potensi daerah.
“Secara spasial, Lampung Timur masuk dalam Koridor Wilayah I yang diarahkan sebagai hub ekonomi kreatif, pariwisata, ketahanan pangan, serta pengembangan industri berbasis ekonomi, riset, dan teknologi,” ujarnya.
Dalam arah kebijakan pembangunan, Jihan menekankan tiga prioritas utama.
Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan, layanan kesehatan, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja.
Kedua, penguatan struktur ekonomi daerah melalui hilirisasi komoditas unggulan, pengembangan UMKM, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif.
Ketiga, percepatan pembangunan infrastruktur, terutama jalan, irigasi, dan sarana pendukung aktivitas ekonomi.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung juga memperkuat pembangunan berbasis desa melalui Program Desaku Maju yang bertujuan membangun ekosistem ekonomi di tingkat desa.
Pada 2026, program tersebut didukung berbagai alokasi anggaran, di antaranya pupuk hayati cair senilai Rp11,6 miliar untuk 1.500 lokasi, pengadaan 82 unit mesin pengering senilai Rp27,36 miliar, serta pelatihan vokasi bagi lebih dari 500 warga desa senilai Rp6 miliar.
Di Lampung Timur, Pemprov Lampung juga mengalokasikan Rp48,8 miliar untuk penanganan 6,2 kilometer jalan provinsi serta Rp7,29 miliar untuk 34 ruas jalan desa.
Selain itu, bantuan keuangan khusus sebesar Rp10 juta per desa juga disalurkan kepada 264 desa di Lampung Timur dengan total Rp2,64 miliar.
Jihan menegaskan berbagai program tersebut diharapkan mampu mendorong pembangunan yang lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Red).









